Jakarta, IEW.- Kendati PLN sudah dapat nakhoda baru, jumlah pengaduan masyarakat pelanggan setrum ternyata masih tinggi. Konsumen PLN, yang tidak puas akibat byar pet listrik, mengadukan kerugian mereka ke Lembaga Konsumen. Selain itu, uang jasa loket pembayaran juga banyak dikeluhkan.

“Ada keragaman di tempat-tempat pembayaran yang sudah ditetapkan. Jasa akses pembayaran di Jabar, misalnya, ada jasa payment point yang cuma Rp. 1.500, ada pula yang Rp. 3.000,” kata Tulus Abadi, anggota pengurus harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). “Kekurangannya, PLN menutup payment point yang ada terdahulu. Persoalan yang lama ditutup, yang baru dikenakan biaya sebesar 1.500 sampai dengan 3 ribuan. Itu yang membuat masyarakat marah di situ,” tambahnya.

Pembayaran jasa loket, menurut dia, menjadi pesroalan lantaran penarikan biaya itu merupakan persoalan normatif yang seharusnya menjadi tanggung jawab PLN. “Jangan konsumen dibebankan lagi biaya di luar biaya listrik. Memang, agak menjengkelkan kalau kita membayar PLN ada tambahan biaya. Padahal, kalau membayar TELKOM tidak ada biaya,” katanya.

Tulus Abadi menjelaskan, bila pemerintah bisa meng-endorse kebijakan energi primernya, maka kinerja direksi baru pimpinan Dahlan Iskan akan bisa baik. “Dahlan tidak akan mampu berbuat banyak kalau dari rana hulunya tidak diperbaiki, yang itu dimiliki oleh pemerintah. Hulu itu mencakup pasokan energi primer,” urainya.

Sebaliknya, bila pasokan gas ke PLN tidak ada karena diekspor pemerintah terikat dengan negara lain termasuk Jepang, Malaysia, Korea, India, maka sulit bagi Dahlan mengembangkan kinerja perusahaan setrum ini lebih baik. “Artinya kalau mau stabil harus ada regulasi kontrak kembali,” kata Tulus Abadi. (sasmito)