Jakarta, IEW – Serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka mendesak SBY segera merombak total direksi Pertamina.

“Kami meminta kepada Presiden merombak jajaran direksi dan komisaris Pertamina secara radikal, serta memperhatikan tingkat profesionalitas calon dalam mengembangkan Pertamina,” kata Ugan Gandar, Ketua Umum FSPPB di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Pemilihan calon direksi Pertamina, lanjut Ugan, harus benar-benar memenuhi persyaratan/catatan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, dan dedikasi.

“Pergantian direksi yang berkali-kali sangat tidak tepat, sehingga pada kali ini FSPPB tidak dapat berdiam diri lagi dan siap bereaksi keras apabila pemerintah tetap tidak menjadikan pandangan/pendapat FSPPB sebagai pertimbangan dalam memilih direksi baru Pertamina,” tegasnya.

Tolak Pencalonan Frederick Siahaan

FSPPB juga terang-terangan menolak pencalonan kembali Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederick Siahaan ke dalam komposisi Direksi Baru Pertamina.

Sekjen Serikat Pekerja Pertamina Matilda (Balikpapan), Eko Hernanto menjelaskan, sejak dipilih menjadi Direktur Keuangan Pertamina, Frederick Siahaan sudah gagal mengemban tugasnya dengan baik. Ia dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tagihan Pertamina di PT PLN (Persero), dan instansi lainnya.

“Frederick Siahaan gagal menyelesaikan piutang Pertamina di beberapa perusahaan seperti PLN dan instansi pemerintahan lainnya, misalnya ke TNI, yang membengkak sampai Rp 32 triliun,” ungkapnya.

Selain gagal mengurus piutang Pertamina, Freederick sudah gagal melakukan efisiensi di Pertamina. Padahal, menurut Eko Hernanto, Presiden SBY sudah berkali-kali meminta Pertamina melakukan efisiensi.

“Pertamina ditantang oleh Presiden untuk melakukan efisiensi, tetapi dalih melakukan efisiensi Frederick malah menyewa konsulatn Internasional Mckenzie yang malah membuat keuangan Pertamina menjadi tidak efisien. Sewa konsultan ini sangat besar,” katanya.

Padahal, lanjut Eko, kalau Pertamina sanggup menyelesaikan piutangnya, tidak perlu pinjam dana kemana-mana untuk kebutuhan investasi. “Kalau beliau sanggup menyelesaikan piutang tidak perlu melakukan pinjaman dana ke sana ke sini untuk investasi,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Plaju (Palembang), Novi Andri mengemukakan, Frederick gagal menerapkan program mysap.

“Program Mysap terbukti sudah gagal, karena tidak didukung oleh sistem yang bagus. Semua pengeluaran dana operasional untuk kebutuhan daerah malah menjadi terhambat. Pembayaran menjadi terkendala,” tuturnya.”Program Mysap malah menggangu kinerja operasional di daerah,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Novi Andri, sejak masa beliau menjadi Dirut Keuangan Pertamina, dana investasi pengembangan kilang sangat minim. “Banyak anggaran yang dibutuhkan, tetapi tidak dipenuhi oleh Pertamina pusat,” pungkasnya. (Sunandar)