*Ketua SP PLN soal Sebulan Kinerja Dahlan Iskan

Jakarta, IEW.- Ingat Perusahaan Listrik Negara (PLN) ingat pemadaman bergilir. Tetapi di PLN ada dua hal yang tak boleh dilupakan. Pertama, PLN adalah satu-satu perusahaan pemerintah yang sukses mengelola dana pensiun. Kedua, PLN terkenal dengan Serikat Pekerja (SP) yang kuat, 38 ribu orang dari 40 ribu karyawan PLN diklaim adalah anggota dari SP PLN. Dua spesifikasi ini tidak dimiliki perusahan BUMN yang lain.

Itu artinya SP PLN punya kekuatan dan posisi tawar yang amat tinggi. Hal itulah yang terlihat pada rapat pengurus SP di Gedung II, lantai 4 kantor PLN Pusat Blok M, Jalan Trunojoyo No. 35, pada (Selasa, 26/1/2010). Rapat kerja pengurus SP PLN periode tahun 2010 – 2013 menganggendakan penyamaan presepsi antar-pengurus di pusat dan daerah.

Para pengurus tersebut sudah terpilih November 2009. Mereka baru dilantik pada (Senin, 25/1/2010) oleh majelis dewan karyawan disaksikan seluruh Direksi PLN. Setelah pelatikan, para pengurus baru melakukan rapat kerja yang dihadiri sekitar 200 orang pengurus dari seluruh Indonesia. Salah satu agenda dari rapat pengurus SP PLN tersebut adalah SP menolak jaminan sosial di luar PLN. Sebab, sampai saat ini, PLN masih mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja sesuai PP no 33 tahun 1977.

Ditanya pendapatnya tentang kenerja Dahlan Iskan selama sebulan menjadi Dirut PLN, Ryo Suprianto –ketua umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero)– mengatakan, dirut terlalu menjanjikan terobosan-terobosan. Terutama terobosan mengenai gas dan batu bara. Terobosan itu, kalau regulasinya tidak diubah dan diberikan jalan lebih mudah oleh pemerintah, tidak ada gunanya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan kemudahan agar kinerja manajemen bisa jalan. Permasalah sejak dulu adalah tidak ada regulasi yang mendukung kebijakan itu. Terubosan apa yang mau dibuat, kalau regulainya masih tetap itu-itu saja. Selama pemerintah tidak memberikan regulasi baru itu artinya sulit untuk menwujudkan terobosan-terobosan direksi baru itu.

“Ini hanya semangat saja. Kami mau lihat program kerjanya dulu. SP meragukan kinerja direksi baru. Membangun perusahaan pemerintah dengan membangun perusahaan swasta berbeda, jauh,” kata . “Jika dalam kinerja seratus hari direktur baru ini tidak menunjukkan hal yang signifikan, maka bisa dipastikan SP akan meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN untuk menganti direksi,” ujar Rio.

Menurut Rio, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dirut baru. Di antaranya, SP PLN meminta manajemen PLN menjadi mitra demi kelangsungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. “Serikat Pekerja akan terus mengkritisi kebijakan perusahaan yang tidak berpihak pada karyawan,” ujarnya menutup pembicaraan. (hotman j. lumban gaol)