Oleh: Annisaa Wastiti*

Fenomena yang kini menjadi perhatian adalah terjadinya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim dalam kurun waktu yang sangat cepat. Ancaman yang mulai dirasakan penduduk dunia mendesak semua negara untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak climate change. Maka pemenuhan kebutuhan energi di tingkat global kini berkaitan erat dengan usaha mitigasi yang dilakukan. Seiring dengan upaya tersebut, pemenuhan kebutuhan akan energi kini harus memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan, yaitu melalui perlindungan terhadap daerah penyerapan karbon seperti hutan, serta peningkatan teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta pencarian sumber daya energi baru dengan tingkat emisi rendah dan lebih sustainable.

Energi memiliki peranan yang sangat penting baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan nasional. Kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri kini menjadi sebuah indikator dari tingkat keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain, pemakaian energi di dunia masih didominasi oleh bahan bakar dari fossil, seperti minyak, batu bara, dan gas alam yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan dan memiliki tingkat emisi yang sangat tinggi. Sedangkan pemakaian dari energi terbarukan masih relatif sedikit.

Maka diperlukan suatu skema kebijakan untuk mengatur penggunaan energi di Indonesia. Hal ini wajib dilakukan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap climate change, sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi G-20 di Pittsburg bulan September 2009 yang lalu, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengurang emisi sampai 26% di tahun 2020, dan akan bisa mencapai pengurangan sebesar 41% apabila terdapat international support dalam berbagai bentuk.

Permasalahan kemudian muncul dengan adanya permintaan akan energi yang terus berkembang. Permintaan atas energi final terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk, proses industrialisasi, juga peningkatan teknologi yang tidak dibarengi dengan teknologi yang lebih hemat energi.

Energy mix policy atau kebijakan bauran energi menjadi aspek penting dalam sektor energi di Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang terus berlangsung. Maka harus dilakukan skenario yang tepat untuk pelaksanannya agar berhasil dan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh negara.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai energy mix policy yang baik. Dalam kondisi negara indonesia yang terbilang cukup kompleks dengan berbagai permasalahan di dalamnya, dibutuhkan berbagai analisa atas kebijakan bauran energi yang diterapkan, yaitu mengenai Carbon features, growth potential, poverty profile, technology investment, government capital investment, dan fiscal policy. Dengan demikian, energy mix policy juga mempertimbangkan aspek-aspek yang juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan di sektor energi.

Sejatinya, beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah no.5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional telah mencantumkan skema energy mix policy yang akan dijalankan oleh pemerintah. Beberapa target juga telah ditetapkan mengenai diversifikasi penggunaan energi, mulai dari penggunaan gas, batu bara, hingga sumber-sumber energi terbarukan seperti biofuels, geothermal, tenaga air, angin, dan matahari.

PP tersebut menetapkan bahwa bauran energi yang harus dicapai pemerintah pada tahun 2025 adalah berkurangnya penggunaan minyak bumi hingga menjadi 20%, peningkatan penggunaan batu bara menjadi sebesar 33%, gas sebesar 30%, dan energi terbarukan menjadi 17%.
Berikutnya yang menjadi tanda tanya adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kenbijakan yang telah ditetapkan. Kini, sudah lebih dari tiga tahun PP ini disahkan. Beberapa program peningkatan penggunaan energi terbarukan telah nyata terlaksana. Namun prosentasenya masih jauh dari target yang ditetapkan.

Dengan kondisi yang demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak. Upaya pengurangan carbon features melalui pengurangan konsumsi energi fossil masih terus digalakkan. Sesungguhnya sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mengalami tekanan global untuk pengurangan emisi, berbeda dengan negara-negara maju. Namun, dengan tingkat industrialisasi yang terus berkembang, jumlah penduduk dengan konsusmsi energi yang terus mengalami peningkatan, maka merupakan kewajiban moral bagi kita untuk mulai ikut menggiatkan upaya mitigasi dan adaptasi dengan lebih serius. (annisaa wastiti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Univesritas Indonesia)